Badan Gambut Baru, Desa Jangan Lagi Terlupakan

Keputusan Presiden membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) layak diapresiasi. Namun, pembentukan badan baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan lama. BPGMN hanya akan berhasil jika menempatkan desa gambut sebagai subjek pengelolaan, bukan sekadar lokasi proyek.

Pada Kamis, 24 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang 22 pakar gambut dan lingkungan ke Istana. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Riau, Universitas Palangka Raya, IPB, Universitas Indonesia, BRIN, hingga Nottingham University.

Dari diskusi tersebut lahir rekomendasi pembentukan BPGMN yang langsung disetujui Presiden.

Langkah ini patut dicatat. Persoalan gambut mendapat perhatian serius di tingkat kepresidenan dengan melibatkan para ilmuwan. Presiden juga meminta a scientific solution dan menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan gambut.

Namun, satu pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah badan baru ini akan mengubah cara kita mengelola gambut, atau sekadar menambah struktur kelembagaan?

Pertanyaan itu penting karena persoalan gambut tidak berhenti pada urusan teknis, anggaran, dan koordinasi antarlembaga. Di dalamnya ada persoalan relasi kuasa, ketimpangan ekonomi, dan nasib masyarakat yang hidup di kawasan gambut.

Gambut Bukan Sekadar Lahan

Kebakaran gambut kerap dipahami sebagai persoalan teknis. Kanal mengeringkan tanah, muka air turun, lalu api sulit dipadamkan. Penjelasan ini benar, tetapi belum menyentuh keseluruhan persoalan.

Menurut Kepala BRIN, Indonesia memiliki sekitar 24 juta hektare lahan gambut, sementara sekitar 41 juta penduduk hidup di kawasan hidrologisnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa gambut bukan ruang kosong yang bisa dikelola semata-mata berdasarkan kepentingan ekologis atau ekonomi.

Gambut adalah ruang hidup. Di sana petani mengolah lahan, nelayan mencari ikan, dan masyarakat adat mempertahankan tradisi serta pengetahuan yang diwariskan turun-temurun.

Karena itu, kerusakan gambut tidak cukup dijelaskan melalui perubahan kondisi tanah dan air. Kita juga perlu bertanya: siapa yang menguasai lahan, siapa yang memperoleh keuntungan dari pembukaan kanal, dan siapa yang harus menghirup asap ketika gambut terbakar?

Dalam perspektif sosiologi lingkungan, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengungkap dimensi sosial di balik kerusakan ekologis. Selama relasi penguasaan sumber daya tetap timpang dan masyarakat tidak memiliki pilihan ekonomi yang layak, kebakaran gambut berpotensi terus berulang, sebanyak apa pun sekat kanal dibangun.

Di sinilah BPGMN perlu melampaui pendekatan teknis. Persoalan gambut menuntut perubahan dalam tata kelola, distribusi manfaat ekonomi, dan keterlibatan masyarakat.

Membaca Gambut melalui Tiga Teori Sosiologi

Tiga perspektif sosiologi lingkungan dapat membantu menjelaskan mengapa persoalan gambut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur pengendalian kebakaran.

Pertama, teori strukturasi Anthony Giddens.

Giddens menjelaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia saling membentuk. Aturan, norma, dan sumber daya memengaruhi tindakan individu. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan berulang kali juga mempertahankan atau mengubah struktur tersebut.

Dalam pengelolaan gambut, regulasi pemerintah, izin konsesi, dan program restorasi merupakan bagian dari struktur. Namun, struktur itu baru bekerja melalui tindakan nyata: petani yang mengolah lahan, perusahaan yang menggali kanal, pemerintah yang mengawasi, dan warga yang menjaga sekat kanal.

Jika BPGMN hanya mengubah aturan tanpa mengubah praktik sehari-hari, pola lama akan terus direproduksi.

Karena itu, perubahan harus memperkuat agency atau daya bertindak masyarakat desa. Warga perlu memiliki pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dukungan kelembagaan, dan pilihan ekonomi agar mampu mengelola gambut dengan cara yang lebih berkelanjutan.

Masyarakat tidak cukup ditempatkan sebagai penerima program. Mereka harus mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk ikut menentukan arah pengelolaan wilayahnya.

Kedua, teori masyarakat risiko Ulrich Beck.

Beck menggunakan konsep risk society untuk menjelaskan bagaimana modernisasi dapat menghasilkan risiko yang justru mengancam kehidupan manusia. Risiko tersebut sering kali melampaui batas wilayah dan tidak terbagi secara adil.

Kabut asap merupakan contoh nyata. Pengeringan gambut untuk kepentingan perkebunan dan pertanian dapat meningkatkan risiko kebakaran. Ketika api meluas, asap bergerak melintasi wilayah administratif, bahkan batas negara.

Dampaknya juga tidak mengenal batas sosial. Namun, beban yang ditanggung setiap kelompok tidak sama. Warga desa, anak-anak, dan kelompok rentan harus menghirup udara tercemar, sementara mereka belum tentu menjadi pihak yang menikmati keuntungan ekonomi dari pemanfaatan lahan.

Dalam perspektif Beck, situasi ini menuntut refleksivitas: kesediaan masyarakat dan pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan yang menghasilkan risiko.

Pertemuan Presiden dengan para pakar dapat menjadi langkah awal ke arah tersebut. Namun, refleksi ilmiah harus diikuti keberanian memperbaiki kebijakan dan praktik pembangunan yang terbukti memperbesar kerentanan ekologis.

Ketiga, teori Treadmill of Production Allan Schnaiberg.

Schnaiberg menjelaskan bahwa sistem ekonomi modern terus didorong untuk meningkatkan produksi. Dorongan pertumbuhan tersebut membuat sumber daya alam terus dieksploitasi, sementara limbah dan dampak lingkungan terus bertambah.

Dalam konteks gambut, tuntutan produksi komoditas seperti sawit dan akasia, termasuk kebutuhan perluasan lahan pertanian, dapat mendorong pembukaan kanal dan pengeringan lahan. Ketika gambut terbakar, asap dan emisi karbon menjadi biaya lingkungan yang harus ditanggung masyarakat luas.

Persoalannya, keuntungan ekonomi dan kerugian ekologis tidak selalu ditanggung oleh pihak yang sama.

Teori ini mengingatkan bahwa pembentukan badan baru tidak akan cukup jika logika ekonomi yang mendorong kerusakan tetap dibiarkan. Arahan agar gambut dimanfaatkan secara produktif perlu diterjemahkan secara hati-hati. Produktivitas tidak boleh diartikan sebagai eksploitasi tanpa memperhitungkan daya dukung ekosistem.

Ketiga teori tersebut bertemu pada satu kesimpulan: kebakaran gambut bukan sekadar bencana alam. Ada struktur sosial yang mempertahankan praktik lama, risiko pembangunan yang dibagi secara tidak adil, dan tekanan pertumbuhan ekonomi yang terus membebani lingkungan.

Karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh tata kelola, keadilan sosial, dan arah pembangunan, bukan hanya teknik pemadaman.

Belajar dari BRGM, Jangan Terjebak Menghitung Proyek

Indonesia bukan kali pertama membentuk lembaga khusus untuk menangani gambut. Setelah bencana asap 2015, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kemudian menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2020. Lembaga tersebut dibubarkan pada 2024.

Pengalaman ini semestinya menjadi bahan evaluasi sebelum BPGMN menjalankan mandatnya.

Catatan Pantau Gambut menunjukkan sejumlah persoalan yang perlu dicermati. Target restorasi yang disebut dalam catatan tersebut turun dari 2,6 juta menjadi 1,2 juta hektare. Sekitar 70 persen sekat kanal yang dipantau ditemukan dalam kondisi rusak, sedangkan 52 persen lokasi intervensi masih memiliki muka air tanah di bawah ambang aman.

Angka-angka itu mengundang pertanyaan tentang efektivitas program restorasi. Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan belum tentu menghasilkan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan.

Masalahnya bukan semata-mata kekurangan anggaran. Ada persoalan mendasar dalam cara keberhasilan program diukur.

Selama ini, keberhasilan mudah dihitung melalui keluaran kegiatan atau output: berapa sekat kanal dibangun, berapa sumur bor digali, dan berapa hektare lahan diintervensi.

Padahal, yang lebih penting adalah hasil nyata atau outcome. Apakah muka air gambut kembali terjaga? Apakah frekuensi kebakaran menurun? Apakah tutupan vegetasi membaik? Apakah masyarakat terlibat dan bersedia merawat infrastruktur yang telah dibangun?

Perbedaan ini bukan perkara istilah. Infrastruktur yang selesai dibangun dapat menjadi capaian administratif, tetapi belum tentu menjadi keberhasilan ekologis.

Sekat kanal yang rusak setelah proyek berakhir, misalnya, menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak otomatis melahirkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan.

Greenpeace juga mencatat belum adanya penjelasan yang memadai mengenai perbedaan kewenangan dan desain kelembagaan BPGMN dibandingkan dengan BRGM. Kejelasan ini penting agar pembentukan badan baru tidak berhenti pada perubahan nama dan struktur organisasi.

BPGMN perlu menjelaskan apa yang akan dikerjakan secara berbeda, kewenangan apa yang diperkuat, dan bagaimana hasilnya akan diukur secara terbuka.

Tanpa jawaban yang jelas, kita berisiko mengulang sejarah: lembaganya berganti, tetapi persoalan di lapangan tetap sama.

Empat Langkah agar Desa Menjadi Subjek

Presiden menyebut pencegahan dini dan mitigasi di tingkat desa sebagai strategi penting. Arah ini patut didukung. Namun, desa tidak akan menjadi garis depan yang efektif jika hanya diminta melaksanakan program yang dirancang dari pusat.

Setidaknya, ada empat langkah yang perlu menjadi perhatian BPGMN.

Pertama, jadikan desa pemilik program.

Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, penentuan prioritas, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pelibatan tidak boleh berhenti pada pengerahan tenaga untuk membangun sekat kanal atau kegiatan restorasi lainnya.

Desa harus memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan, mengawasi pelaksanaan, dan merawat hasil program. Infrastruktur yang dibangun tanpa rasa memiliki berisiko rusak ketika proyek selesai dan pendampingan berakhir.

Kepemilikan sosial menjadi penting karena keberlanjutan pengelolaan gambut ditentukan bukan hanya oleh kualitas bangunan, melainkan juga oleh hubungan masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Kedua, tempatkan kearifan lokal sebagai dasar kebijakan.

Masyarakat Dayak, Melayu Riau, dan Banjar memiliki pengetahuan turun-temurun tentang kondisi air, perubahan musim, vegetasi, serta cara memanfaatkan lingkungan gambut.

Pengetahuan tersebut perlu dipertemukan dengan penelitian ilmiah dan teknologi modern. Bukan sekadar dicantumkan dalam pidato, melainkan benar-benar digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Pengakuan terhadap kearifan lokal juga harus disertai penghormatan terhadap hak masyarakat, termasuk ruang untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.

Ketiga, sediakan pilihan ekonomi yang ramah gambut.

Masyarakat tidak bisa terus diminta menjaga lingkungan tanpa kepastian penghidupan. Dalam situasi tertentu, pembukaan dan pengeringan lahan menjadi pilihan karena masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pasar, teknologi, dan sumber pendapatan alternatif.

Karena itu, BPGMN perlu mendorong pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut. Komoditas dan usaha yang dapat dikembangkan antara lain sagu, purun, madu kelulut, serta perikanan rawa, sesuai dengan kondisi ekologis dan potensi masing-masing wilayah.

Namun, memperkenalkan komoditas saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan pendampingan, akses pembiayaan, teknologi pengolahan, kepastian pasar, dan kemitraan yang adil.

Tanpa dukungan tersebut, ekonomi alternatif mudah berhenti sebagai proyek percontohan. Padahal, tujuan utamanya adalah membuat masyarakat memperoleh penghidupan yang layak tanpa harus merusak gambut.

Keempat, ukur keberhasilan melalui indikator ekologis dan sosial.

BPGMN perlu menetapkan indikator yang terukur dan dapat diperiksa publik. Indikator ekologis dapat mencakup kondisi muka air tanah, tutupan vegetasi, serta jumlah dan sebaran titik api. Indikator sosial dapat mencakup partisipasi masyarakat, keberlanjutan usaha ramah gambut, dan keterlibatan warga dalam pemeliharaan hasil restorasi.

Pemantauan harus dilakukan secara berkala dengan data yang terbuka dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban lembaga tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi beralih pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dan lingkungan.

Penguatan pengawasan, termasuk melalui penambahan polisi hutan serta pelatihan bagi personel TNI dan Polri, dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Namun, pengawasan harus proporsional, menghormati hak warga, dan tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Penjagaan gambut yang berkelanjutan membutuhkan kepercayaan. Warga harus merasa menjadi bagian dari upaya perlindungan, bukan semata-mata menjadi objek pengawasan.

Menjaga Gambut, Merawat Amanah

Pertemuan Presiden dengan para pakar merupakan awal yang baik. Kebijakan yang dibangun di atas ilmu pengetahuan memiliki peluang lebih besar untuk menjawab persoalan secara tepat.

Namun, ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang diskusi. Ia harus hadir dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut.

Demikian pula, keterlibatan aparat keamanan perlu ditempatkan secara tepat. Kehadiran mereka dapat membantu pada tahap pencegahan dan penanganan, tetapi pengelolaan jangka panjang harus tumbuh secara wajar melalui partisipasi masyarakat. Warga harus merasa nyaman di rumahnya sendiri, tanpa dihantui pendekatan pengawasan yang berlebihan atau militeristik.

Pada akhirnya, gambut bukan semata-mata urusan negara, perusahaan, atau para ahli. Ia adalah ruang hidup bersama yang keberlanjutannya bergantung pada cara manusia memperlakukan alam dan sesamanya.

Al-Qur’an mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia (QS Ar-Rum: 41). Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, bukan untuk mengurasnya tanpa batas, melainkan untuk merawat dan menjaga keseimbangannya.

Merawat gambut berarti menjalankan amanah itu melalui kebijakan yang adil, kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab, dan pelibatan masyarakat yang sungguh-sungguh.

Karena itu, keberhasilan BPGMN kelak tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya proyek, atau megahnya peresmian. Ukurannya adalah apakah gambut tetap basah, kebakaran berkurang, penghidupan warga membaik, dan masyarakat memiliki peran nyata dalam menjaga lingkungannya.

Langit biru pada musim kemarau berikutnya bukan sekadar harapan. Ia harus menjadi hasil dari perubahan cara kita mengelola gambut.

Dan perubahan itu hanya mungkin terjadi jika desa tidak lagi diperlakukan sebagai halaman belakang kebijakan, tetapi ditempatkan di garis depan penjagaan gambut Indonesia. (*)

Sumber Informasi & Rujukan PWMU.CO

Kunjungi Sumber Asli