Konflik geopolitik dan ledakan investasi kecerdasan buatan membentuk peta baru ekonomi global. Sebagian negara menikmati keuntungan, sementara negara pengimpor energi dan negara berkembang menghadapi tekanan yang semakin berat.
Ekonomi dunia belum tumbang. Namun, bertahan bukan berarti baik-baik saja.
Di tengah konflik geopolitik, gejolak harga energi, dan ledakan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perekonomian global masih menunjukkan daya tahan.
Dana Moneter Internasional (IMF), melalui laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026 bertajuk Resilience Under Strain, Urgent Choices, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027.
Angka itu menunjukkan bahwa roda ekonomi global masih berputar. Namun, di balik proyeksi pertumbuhan tersebut, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: siapa yang menikmati pertumbuhan dan siapa yang harus menanggung biayanya?
Ketahanan ekonomi dunia ternyata tidak tersebar merata. Ada negara yang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga energi dan ekspansi industri teknologi.
Ada pula negara yang harus membayar lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi, menghadapi tekanan nilai tukar, dan kehilangan daya beli masyarakatnya.
Dengan kata lain, ekonomi global bukan sekadar sedang menghadapi ujian ketahanan. Dunia juga sedang mengalami pergeseran distribusi keuntungan dan risiko ekonomi.
Dua Kekuatan yang Mengubah Peta Ekonomi
Setidaknya ada dua kekuatan besar yang membentuk arah perekonomian global saat ini: ketegangan geopolitik dan perkembangan teknologi AI.
Konflik berkepanjangan di Timur Tengah mengganggu rantai pasok energi dan meningkatkan ketidakpastian pasar komoditas.
Ketika pasokan terganggu, harga energi dan pangan berpotensi naik. Dampaknya merambat ke biaya produksi, transportasi, distribusi, hingga harga kebutuhan rumah tangga.
Pada saat yang sama, perkembangan AI menciptakan pusat pertumbuhan baru. Investasi pada pusat data, semikonduktor, perangkat keras komputasi, dan infrastruktur digital mendorong permintaan serta aktivitas ekonomi di negara-negara yang memiliki industri teknologi maju.
Kedua kekuatan ini bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Konflik geopolitik menekan sisi pasokan, sedangkan investasi AI mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi di sektor tertentu.
Hasilnya, pertumbuhan global tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Negara yang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok teknologi atau menjadi eksportir energi berpeluang memperoleh keuntungan.
Sebaliknya, negara pengimpor energi yang tidak memiliki basis industri teknologi kuat menghadapi tekanan berlapis.
Di sinilah persoalan ketahanan ekonomi global menjadi menarik. Kemampuan dunia untuk tetap tumbuh tidak otomatis berarti setiap negara memiliki kemampuan yang sama untuk bertahan.
AI: Mesin Pertumbuhan Sekaligus Sumber Risiko
Ledakan investasi AI menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Perusahaan teknologi berlomba membangun infrastruktur komputasi untuk mengembangkan model AI dan memperluas penerapannya di berbagai sektor.
Investasi tersebut menciptakan permintaan terhadap chip, pusat data, jaringan komunikasi, energi, dan layanan pendukung.
Negara yang menguasai teknologi serta rantai pasoknya dapat menikmati tambahan investasi, lapangan kerja, dan pendapatan ekspor.
Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: apakah besarnya investasi hari ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas yang sebanding pada masa mendatang?
Investasi teknologi membutuhkan modal besar. Nilai ekonominya bergantung pada kemampuan teknologi tersebut menghasilkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Jika ekspektasi keuntungan terlalu tinggi dibandingkan hasil yang benar-benar tercapai, koreksi pasar dapat terjadi.
Perusahaan bisa menunda investasi, harga saham teknologi terkoreksi, dan sentimen investor memburuk. Efeknya berpotensi menjalar ke sektor lain melalui penurunan nilai aset dan pengetatan pembiayaan.
Karena itu, ledakan AI tidak cukup dibaca sebagai kabar baik bagi ekonomi global. Ia juga mengandung risiko apabila pertumbuhan investasi bergerak jauh lebih cepat daripada realisasi manfaat ekonominya.
Bagi negara berkembang, persoalannya bahkan lebih kompleks. Mereka bukan hanya dituntut mengadopsi teknologi baru, tetapi juga harus memastikan bahwa manfaat AI tidak berhenti pada perusahaan dan negara yang sejak awal menguasai modal, infrastruktur, serta sumber daya manusianya.
Tanpa strategi yang tepat, revolusi AI berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas antara negara maju dan negara berkembang. Krisis energi tidak memukul semua negara dengan cara yang sama
Ketegangan geopolitik memperlihatkan sisi lain ketimpangan ekonomi global. Negara eksportir energi dapat memperoleh tambahan pendapatan ketika harga komoditas meningkat.
Sebaliknya, negara pengimpor harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh pasokan yang sama.
Kenaikan harga energi tidak berhenti di sektor migas. Biaya listrik, transportasi, pupuk, dan produksi barang ikut terpengaruh.
Jika tekanan berlangsung lama, perusahaan menghadapi kenaikan biaya, sementara rumah tangga kehilangan sebagian daya belinya.
Negara yang memiliki cadangan devisa memadai, kapasitas fiskal kuat, dan sumber energi yang terdiversifikasi relatif memiliki lebih banyak pilihan untuk meredam guncangan.
Negara dengan kemampuan terbatas harus membuat pilihan yang lebih sulit: mempertahankan subsidi, membiarkan sebagian kenaikan harga diteruskan kepada masyarakat, atau menambah utang untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
Laporan IMF menyoroti bahwa tekanan semacam ini berisiko memperlebar ketimpangan, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara.
Kelompok berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang yang lebih sempit untuk menyesuaikan pengeluaran.
Porsi pendapatan mereka yang digunakan untuk membeli pangan, membayar transportasi, dan memenuhi kebutuhan energi relatif sulit dikurangi.
Ketika harga naik, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan produktif lainnya bisa terdesak.
Dengan demikian, gejolak komoditas bukan semata persoalan perdagangan internasional. Ia juga berkaitan langsung dengan distribusi kesejahteraan.
Inflasi Turun Belum Tentu Beban Masyarakat Ringan
IMF memperkirakan inflasi umum global mencapai 4,7 persen pada 2026, kemudian turun menjadi 4,1 persen pada 2027. Perkiraan penurunan itu memberikan harapan bahwa tekanan harga dapat mereda seiring normalisasi pasar.
Namun, ada perbedaan penting antara melambatnya inflasi dan turunnya harga.
Inflasi yang menurun berarti harga-harga secara umum masih meningkat, tetapi dengan laju yang lebih lambat. Jika harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok telanjur naik, rumah tangga belum tentu segera merasakan perbaikan kondisi ekonomi.
Persoalan ini penting karena angka inflasi agregat tidak selalu menggambarkan pengalaman setiap kelompok masyarakat.
Kenaikan harga pangan dan transportasi dapat memberi tekanan lebih besar kepada keluarga berpendapatan rendah daripada kelompok berpendapatan tinggi.
Karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari penurunan angka statistik. Pemerintah juga perlu memperhatikan daya beli riil, akses terhadap kebutuhan pokok, dan kemampuan masyarakat mempertahankan kualitas hidup.
Pasar energi memang menunjukkan kemampuan beradaptasi. Penutupan Selat Hormuz dalam skenario yang digambarkan laporan tersebut mengganggu jalur penting pengiriman minyak dunia.
Namun, pengalihan rute, tambahan produksi dari luar kawasan Teluk, pencairan cadangan minyak, serta efisiensi penggunaan energi membantu meredam tekanan pasokan.
BACA JUGA
Adaptasi itu menjadi penyangga penting bagi perekonomian global. Akan tetapi, kemampuan pasar mencari alternatif tidak berarti risiko telah hilang.
Pengalihan rute dapat menambah biaya dan waktu pengiriman, sedangkan peningkatan produksi membutuhkan kapasitas serta waktu.
Jika gangguan berlangsung lebih lama atau meluas, tekanan terhadap harga dapat kembali meningkat.
Ketahanan pasar, dengan demikian, tetap bergantung pada durasi krisis dan kemampuan para pelaku ekonomi menyediakan alternatif pasokan.
Ruang Fiskal yang Menyempit
Di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah menghadapi dilema kebijakan. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari kenaikan harga, tetapi kemampuan negara untuk membiayainya semakin terbatas.
Biaya pinjaman yang tinggi dan akumulasi utang publik mempersempit ruang fiskal di banyak negara.
Sebagian pemerintah juga telah menggunakan penyangga anggaran untuk menghadapi krisis sebelumnya. Akibatnya, kemampuan mereka membiayai krisis berikutnya tidak lagi seleluasa dahulu.
Dalam situasi seperti ini, pilihan kebijakan menjadi sangat menentukan. Subsidi energi secara luas mungkin dapat menahan kenaikan harga dalam jangka pendek.
Namun, kebijakan tersebut membutuhkan anggaran besar dan berpotensi lebih banyak dinikmati rumah tangga berpendapatan tinggi yang mengonsumsi energi lebih banyak.
Kontrol harga yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi pasokan juga dapat mengganggu insentif produksi dan distribusi.
Sebagai alternatif, bantuan tunai yang tepat sasaran dapat melindungi kelompok rentan tanpa membebani anggaran sebesar subsidi universal.
Bantuan semacam ini tetap membutuhkan data penerima yang akurat, mekanisme penyaluran yang efektif, dan evaluasi berkala agar tidak salah sasaran.
Di sisi lain, pemerintah perlu menyusun penyesuaian fiskal yang kredibel. Artinya, pengendalian belanja dan pengelolaan utang harus dirancang tanpa mengorbankan investasi publik yang mendukung produktivitas jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
Konsolidasi fiskal yang terlalu agresif juga berisiko menekan pertumbuhan apabila dilakukan dengan memangkas belanja produktif secara serampangan.
Tantangannya bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan menentukan pengeluaran mana yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
Bank sentral pun menghadapi tugas yang tidak mudah. Mereka harus menjaga stabilitas harga sekaligus mempertimbangkan dampak suku bunga terhadap investasi, konsumsi, dan pembiayaan pemerintah.
Kebijakan yang terlalu longgar berisiko memperkuat tekanan inflasi, sedangkan pengetatan berlebihan dapat memperlambat aktivitas ekonomi.
Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting agar upaya menjaga stabilitas tidak justru saling melemahkan.
Pajak Bukan Sekadar Menarik Investasi
Persoalan kebijakan tidak berhenti pada subsidi dan pengendalian inflasi. Sistem perpajakan juga menentukan kemampuan negara membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Pemotongan pajak penghasilan perusahaan dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi domestik dalam kondisi tertentu.
Namun, jika pemotongan tersebut dibiayai melalui penambahan utang tanpa sumber penerimaan pengganti yang memadai, manfaat jangka pendeknya dapat disertai beban fiskal yang lebih besar pada masa mendatang.
Persaingan menurunkan pajak untuk menarik modal juga menyimpan persoalan. Negara dengan kapasitas fiskal kuat dapat lebih leluasa menawarkan insentif, sedangkan negara berkembang mungkin kesulitan mengikuti persaingan tersebut.
Akibatnya, negara yang sebenarnya membutuhkan penerimaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat layanan kesehatan justru berisiko kehilangan ruang pembiayaan.
Karena itu, reformasi pajak seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada besarnya investasi yang masuk.
Pemerintah juga perlu menilai kualitas investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, kontribusi terhadap penerimaan negara, dan dampaknya terhadap produktivitas.
Modal memang penting. Namun, kemampuan negara membiayai pembangunan secara berkelanjutan juga menentukan apakah investasi tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Bagi Indonesia, gambaran ekonomi global tersebut memberikan sejumlah pelajaran penting. Sebagai negara yang terhubung dengan perdagangan internasional dan rantai pasok komoditas, Indonesia perlu memperhitungkan dampak perubahan harga energi, pangan, dan kondisi keuangan global terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Kenaikan harga komoditas tertentu dapat meningkatkan penerimaan ekspor. Namun, keuntungan itu tidak otomatis mengimbangi kenaikan biaya impor energi, tekanan inflasi, atau memburuknya kondisi pembiayaan global.
Dampak akhirnya bergantung pada struktur perdagangan, komposisi penerimaan negara, nilai tukar, dan kebijakan yang ditempuh.
Indonesia juga perlu melihat perkembangan AI lebih dari sekadar tren teknologi. Investasi pada pusat data dan infrastruktur digital dapat membuka peluang ekonomi, tetapi manfaat jangka panjangnya bergantung pada ketersediaan energi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, riset, serta kemampuan industri domestik mengadopsi teknologi.
Jika Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk dan layanan AI dari luar negeri, sebagian besar nilai tambah berpotensi dinikmati oleh perusahaan yang menguasai teknologi tersebut.
Sebaliknya, jika adopsi AI diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset, dan pengembangan industri lokal, teknologi itu dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjaga ketahanan fiskal tanpa mengabaikan perlindungan sosial.
Bantuan bagi kelompok rentan, diversifikasi sumber energi, penguatan industri pangan, dan peningkatan kualitas belanja publik merupakan bagian dari upaya mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.
Langkah-langkah tersebut membutuhkan konsistensi. Ketahanan ekonomi tidak dapat dibangun hanya dengan kebijakan darurat setiap kali krisis muncul. Ia harus disiapkan sebelum guncangan datang.
Dari Bertahan Menuju Membangun Ketahanan
Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tetap dibayangi risiko. Konflik geopolitik dapat meluas, perubahan iklim ekstrem dapat mengganggu produksi pangan dan infrastruktur.
Sedangkan koreksi tajam di pasar keuangan dapat terjadi apabila ekspektasi terhadap produktivitas AI tidak terpenuhi.
Tidak satu pun risiko tersebut dapat diatasi oleh satu negara sendirian. Gangguan pasokan energi melintasi batas negara.
Gejolak pasar keuangan menyebar melalui jaringan investasi internasional. Perubahan iklim memengaruhi produksi dan distribusi pangan secara lintas wilayah.
Karena itu, kerja sama multilateral tetap diperlukan, mulai dari menjaga keterbukaan perdagangan yang dapat diandalkan, memperkuat ketahanan rantai pasok, hingga meningkatkan dukungan pembiayaan bagi negara yang paling rentan.
Namun, kerja sama global harus berjalan seiring dengan pembenahan di tingkat nasional. Negara perlu memperkuat fondasi fiskal, meningkatkan produktivitas, memperluas basis ekonomi, dan memastikan manfaat pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Laporan IMF tersebut membawa kita pada satu kesimpulan penting: ketahanan ekonomi tidak cukup diukur dari kemampuan suatu negara melewati krisis tanpa mengalami kontraksi tajam.
Ketahanan juga harus dilihat dari kemampuan negara melindungi masyarakat, mempertahankan investasi produktif, dan pulih tanpa meninggalkan kelompok rentan semakin jauh di belakang.
Ekonomi dunia mungkin masih mampu tumbuh di tengah ketegangan geopolitik dan ledakan teknologi. Namun, pertumbuhan bukan tujuan akhir jika manfaatnya hanya terkumpul pada negara yang menguasai energi, modal, dan teknologi.
Tantangan sesungguhnya bukan sekadar membuat ekonomi tetap bertahan. Tantangannya adalah memastikan bahwa ketika dunia kembali tumbuh, semakin banyak negara dan masyarakat yang ikut menikmati hasilnya. (*)
Masuk untuk Memberikan Tanggapan
Kolom diskusi dilindungi. Silakan masuk menggunakan akun Muhammadiyah ID Anda untuk menyampaikan aspirasi dan tanggapan secara santun & beretika.