FGD Policy Brief UMMI Bahas Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Sukabumi, www.ummi.ac.id — Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) melalui Fakultas Hukum menggelar Focus Group Discussion (FGD) Policy Brief bertajuk “Rekonstruksi Teologis Maslahah Al-Mursalah dalam Memperkuat Kuota Afirmatif Perempuan di Parlemen” di Auditorium UMMI, Kamis (01/10/26).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UMMI. FGD menghadirkan berbagai unsur, mulai dari DPRD Kota Sukabumi, pemerintah daerah, akademisi, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, hingga sivitas akademika UMMI.

Tim PKM-RSH yang mengangkat kajian tersebut diketuai oleh Roni Renaldi Pramudita, bersama anggota tim yang dalam kegiatan tersebut disebutkan antara lain Abel Afrisilia, Meisya Dwi Cahyani Putri, Dara Amelia dan Lia Febrianty Rahayu, dengan Prahasti Suyaman, S.Ag., M.Ag., sebagai dosen pendamping. Melalui forum ini, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian sekaligus memperoleh masukan dari berbagai perspektif untuk mempertajam policy brief yang telah disusun.

Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni UMMI, Rizki Zaenudin, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari hasil riset hibah yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Beliau berharap hasil penelitian mahasiswa tidak hanya menjadi karya akademik, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

“Ketika ada kebermanfaatan dari hasil riset ini, mudah-mudahan hasil ini menjadi suatu kebijakan publik dan dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Riset Mahasiswa Didorong Menjadi Bahan Kebijakan Publik

Dekan Fakultas Hukum UMMI, Haidan Angga Kusuma, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan penelitian mahasiswa dan keterlibatan berbagai pihak dalam FGD. Menurut beliau, penelitian mahasiswa tidak berhenti pada penyusunan karya akademik, tetapi perlu diuji dan dikembangkan melalui ruang diskusi yang menghadirkan beragam perspektif.

“FGD bukan hanya forum untuk menyampaikan hasil penelitian, tetapi jadi ruang menguji gagasan. Di forum inilah sebuah argumentasi diuji, dikritisi, dipertajam bahkan jika diperlukan direkonstruksi,” ujarnya.

Beliau menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, khususnya perspektif hukum, politik dan pemerintahan, keagamaan, serta masyarakat sipil dan organisasi perempuan.

Melalui proses tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan hasil penelitian menjadi kajian yang lebih komprehensif. Masukan dari para peserta FGD juga menjadi bagian penting dalam menguji relevansi argumentasi serta rekomendasi yang disusun dalam policy brief.

Penelitian ini berangkat dari persoalan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Tim peneliti melihat adanya kesenjangan antara besarnya basis sosial perempuan dengan keterwakilan perempuan secara substantif di parlemen.

Dalam konteks Kabupaten Sukabumi, penelitian juga melihat keberadaan masyarakat religius serta organisasi perempuan berbasis keislaman yang cukup kuat. Namun, kondisi tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran (mixed methods), melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, tim melibatkan 271 responden di Kabupaten Sukabumi, sementara pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah pihak, termasuk akademisi, anggota legislatif perempuan, dan tokoh agama.

Maslahah Al-Mursalah Dikaji dalam Konteks Keterwakilan Perempuan

Dalam pemaparan penelitian, tim PKM-RSH membahas hubungan antara legitimasi teologis maslahah al-mursalah dengan upaya memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam FGD, tim menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara legitimasi teologis maslahah al-mursalah dengan percepatan keterwakilan perempuan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari dasar penyusunan policy brief yang didiskusikan bersama para pemangku kepentingan.

Perwakilan DPRD Kota Sukabumi, Susilawati, S.H., mengapresiasi penelitian yang dilakukan mahasiswa UMMI. Beliau menyampaikan bahwa hasil penelitian akademik dapat menjadi salah satu bahan dalam memperkaya proses pembahasan kebijakan, terutama ketika didukung data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyerahan policy brief ini bukan sekadar seremoni formalitas semata, melainkan menjadi jembatan penting yang menghubungkan riset akademis dengan pembuatan kebijakan publik di parlemen,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan agar policy brief dapat memberikan kontribusi terhadap proses kebijakan. Di antaranya adalah penguatan validitas data, penyusunan rekomendasi yang konkret, serta terbangunnya sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

FGD tersebut juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan masukan langsung dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, legislasi, keagamaan, maupun pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya dilihat dari perspektif akademik, tetapi juga didiskusikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus memperlihatkan peran mahasiswa dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan persoalan sosial dan kebijakan publik. Melalui PKM-RSH, mahasiswa Fakultas Hukum UMMI tidak hanya dilatih melakukan penelitian, tetapi juga menyampaikan hasil kajian dalam forum yang melibatkan pemangku kepentingan.

Tim PKM-RSH berharap hasil penelitian dan policy brief yang telah disusun dapat terus dikembangkan melalui masukan dari berbagai pihak. Kajian tersebut juga menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk berkontribusi melalui penelitian yang mengangkat isu keterwakilan perempuan dan relevansinya dengan perspektif hukum serta keagamaan.

Bagi UMMI, kegiatan FGD ini menjadi bagian dari pelaksanaan pendidikan yang mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun kajian berbasis data, menguji gagasan, dan mengomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

Sumber Informasi & Rujukan UMMI (Universitas Muhammadiyah Sukabumi)

Kunjungi Sumber Asli