Kuasai Tanah Puluhan Tahun, Belum Tentu Jadi Pemilik Sah

RRI.CO.ID, Malang– Penguasaan tanah selama puluhan tahun tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai pemilik sah, meskipun kondisi tersebut dapat menjadi fakta penting dalam proses pembuktian hak atas tanah.

“Masyarakat yang menempati atau menggarap tanah tanpa dokumen kepemilikan lengkap tetap perlu menelusuri asal-usul penguasaan tanah tersebut. Status hukum tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan lamanya seseorang menempati atau memanfaatkan lahan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan ruang pembuktian hak berdasarkan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan persyaratan tertentu,” kata Assoc. Prof. Moh. Najih, S.H.,M.Hum.,Ph.D – Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dalam Kita Indonesia, Senin (12/10/2026).

Penguasaan tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik, secara terbuka, serta tidak dipermasalahkan oleh pihak lain yang berhak selama masa penguasaan. Persyaratan dan bukti pendukungnya tetap perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak hanya tidak memiliki sertifikat itu tidak otomatis berarti orang tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atas tanah. Tetapi sebaliknya, menguasai tanah selama puluhan tahun juga tidak otomatis berarti orang tersebut sudah menjadi pemilik tanah,” jelasnya.

Prof. Naji menambahkan, riwayat perolehan tanah perlu ditelusuri, termasuk apakah tanah diperoleh melalui jual beli, warisan, hibah, atau bentuk penguasaan lainnya. Keterangan dari pihak yang mengetahui riwayat tanah, seperti tetangga berbatasan dan perangkat desa, juga dapat menjadi informasi pendukung.

Karena itu, masyarakat yang belum memiliki dokumen lengkap disarankan mengumpulkan bukti penguasaan dan menelusuri riwayat tanah melalui pihak terkait. Langkah tersebut dapat membantu memperjelas kedudukan hukum sebelum mengajukan pendaftaran hak atau menghadapi sengketa.

“Persoalan tanah sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik antar keluarga maupun dengan pihak lain. Masyarakat perlu memastikan status dan bukti hak atas tanahnya agar potensi sengketa dapat diantisipasi sejak awal,” pesannya.

Sumber Informasi & Rujukan UMM

Kunjungi Sumber Asli