Kurikulum Kebencanaan Dinilai Penting, Muhammadiyah Dorong Sekolah dan Kampus Lebih Tangguh

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Penguatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan dan resiliensi bencana menjadi salah satu kunci membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Muhammadiyah dinilai perlu memperkuat peran tersebut melalui integrasi pendidikan kebencanaan di sekolah hingga perguruan tinggi.

Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Rahmawati Husein, menilai penguatan kelembagaan melalui sektor pendidikan perlu terus didorong. Hal ini sejalan dengan pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai pentingnya memperkuat aktor-aktor penyelamat dalam kebencanaan.

Menurut Rahmawati, atau yang akrab disapa Ama, penguatan tersebut tidak cukup hanya dilakukan pada kelembagaan MDMC, tetapi juga perlu menjangkau seluruh amal usaha Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, terutama institusi pendidikan.

“Jadi bukan hanya MDMC-nya yang kuat atau di wilayahnya yang kuat, tapi amal usahanya juga turut tangguh,” ujarnya saat ditemui dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) MDMC PP Muhammadiyah, Jumat (11/9).

Ia mengatakan, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan kurikulum kebencanaan ke dalam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana dapat menjadi bagian dari pembelajaran yang berkelanjutan.

Ama menyebutkan, upaya tersebut sebenarnya telah mulai diterapkan di sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), meskipun belum dilakukan secara masif.

Ia mencontohkan, beberapa program studi di PTMA telah memasukkan isu kebencanaan dalam proses pendidikan, seperti kedokteran bencana di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), fisioterapi bencana, serta sejumlah blok pembelajaran di bidang keperawatan dan kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

“Kedokteran bencana itu baru UAD atau fisioterapi bencana misalnya, atau beberapa blok di keperawatan dan kedokteran UMY sudah sering. Kemudian juga magister rumah sakit, tapi belum masif,” ungkapnya.

Bagi Ama, integrasi pendidikan kebencanaan merupakan bagian penting dari upaya mitigasi. Muhammadiyah, menurutnya, tidak cukup hanya memiliki kemampuan merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga harus memastikan kualitas SDM dan keberlanjutan sistem ketangguhan di tingkat masyarakat.

“Karena kalau kita cuma respons-respons itu akan seberapa kuat Muhammadiyah?” ujarnya.

Ia memberikan gambaran, apabila gempa terjadi di lingkungan sekolah Muhammadiyah saat jam belajar, seluruh warga sekolah berpotensi menjadi korban apabila tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana.

“Coba bayangkan kalau gempa di sekolah Muhammadiyah saat jam sekolah. Kalau kurikulumnya tidak terintegrasikan dengan pendidikan mitigasi bencana, mau SD, SMP sampai perguruan tinggi bisa semua siswa dan mahasiswa jadi korban,” tegas Ama.

Lebih lanjut, Ama menjelaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat juga memiliki landasan dalam prinsip-prinsip piagam kemanusiaan. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi menjadi first responder atau pihak yang pertama memberikan pertolongan.

Dengan kapasitas tersebut, masyarakat dapat mengambil tindakan awal secara tepat sebelum bantuan dari pihak luar tiba.

“Karena kalau menunggu pemerintah bisa jadi kelamaan. Minimal dengan peran Muhammadiyah yang mendidik dan menyampaikan ilmu, masyarakat dapat tangguh, mengurangi risiko kehilangan jiwa, kesakitan, bahkan kerugian di rumahnya sendiri,” pungkasnya. (Bhisma)