Menakar Keterlibatan Soekarno dalam Peristiwa G30S/PKI

Muhammad Abidulloh

Penikmat Sejarah; Mantan Jurnalis; Praktisi Dakwah; Pengasuh LKSA Kibagus Hadikusumo Surabaya

Politik Indonesia pertengahan dekade 1960-an diwarnai dinamika tajam antara Presiden Soekarno dan Letjen Ahmad Yani. Tingkat dinamikanya mencapai fase yang kian meruncing.

Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), semula Ahmad Yani dikenal memiliki kedekatan personal dengan Bung Karno. Kemudian Ahmad Yani bertransformasi menjadi benteng pertahanan utama Angkatan Darat dalam membendung pengaruh politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Keretakan konseptual-strategis itu membuat sang Proklamator berada pada posisi politik yang serba sulit.

Pucuk pimpinan Angkatan Darat tidak lagi dapat dikendalikan sepenuhnya untuk menyokong visi politik revolusionernya.

Kondisi dilematis itu mendorong timbulnya gagasan dan skenario politik yang tidak biasa. Ada upaya menggeser kedudukan Letjen Ahmad Yani dari tampuk pimpinan militer.

Bukannya menggunakan mekanisme konsolidasi atau prosedur baku, melainkan strategi penataan ulang dengan jalur nonkonvensional: menggerakkan perwira-perwira kepercayaan yang dikenal loyal secara personal kepada Presiden.

Para perwira itu diharapkan dapat membawa pimpinan Angkatan Darat secara langsung menghadap Bung Karno. Itu dilakukan untuk menekan dan mengondisikan mundurnya sang Jenderal dari jabatannya. Tujuan utamanya demi mengamankan arah kemudi kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi.

Ketika Soekarno menggeser posisi Jenderal A.H. Nasution dari jabatan KSAD pada 1962, langkah yang diambil terbilang terbuka melalui penataan ulang struktur organisasi Staf Angkatan Bersenjata.

Meski cara yang dilakukan tampak legal secara normatif, unsur intrik tak dapat lepas dari pengamatan.

Berbeda cara ketika menghadapi Ahmad Yani pada pertengahan 1965. Soekarno menyadari bahwa pola konfrontasi terbuka atau pemberhentian langsung secara mendadak berisiko politik yang sangat tinggi.

Angkatan Darat saat itu telah menjelma menjadi kekuatan politik-militer yang padu di bawah kepemimpinan Yani.

Skenario Penyingkiran Ahmad Yani

Oleh karena itu, Istana merancang pendekatan intelijen yang berkesan rahasia. Pilihannya bukannya dengan mekanisme perombakan kabinet secara formal dan terbuka. Soekarno memilih strategi penekanan personal.

Skenario yang disiapkan adalah memanfaatkan perwira-perwira loyalis Istana untuk menjemput dan menghadapkan Ahmad Yani secara langsung kepada Presiden. Sudah barang tentu dengan operasi senyap.

Dalam pertemuan tertutup yang direncanakan, Ahmad Yani akan ditekan secara politik agar mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini dirancang untuk menciptakan kesan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Angkatan Darat terjadi atas kesadaran internal, bukan akibat pemecatan sepihak oleh Kepala Negara.

Posisi yang ditinggalkan kelak akan diserahkan kepada jenderal lain yang dinilai lebih fleksibel dan loyal terhadap garis politik Demokrasi Terpimpin.

Strategi penyingkiran senyap ini mencerminkan kompleksitas dinamika kekuasaan di akhir era Orde Lama. Soekarno tidak lagi sekadar mengandalkan wewenang konstitusionalnya sebagai Panglima Tertinggi, melainkan harus menggunakan kalkulasi taktis untuk meminimalisasi resistensi dari perwira-perwira Angkatan Darat yang terorganisasi.

Misi rahasia yang hendak dilakukan Soekarno itu sering kali ditarik sebagai benang merah keterlibatan Presiden dengan penculikan para jenderal oleh G30S/PKI.

Bahwasanya Bung Karno berniat “memaksa” petinggi Angkatan Darat untuk dihadapkan adalah fakta yang tak terbantahkan. Di sisi lain, adanya operasi militer yang dilakukan perwira muda yang dekat dengan Soekarno adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Diskursus yang tak kalah menarik adalah kemungkinan adanya kesalahpahaman antara perintah dan pelaksanaan. Perintah Pemimpin Besar Revolusi agar dihadapkan hidup-hidup, sementara pelaksanaan di lapangan berdarah-darah.

Pertanyaan besar yang selalu membutuhkan jawaban adalah: Apakah G30S salah membaca perintah? Atau ada agenda lain yang memanfaatkan situasi keruwetan hubungan antara Presiden dengan Angkatan Darat?

Pengakuan Letkol Untung di hadapan Mahmilub menggambarkan itu. Dalam pengakuannya, para perwira menengah bertindak atas perintah formal untuk membawa para jenderal menghadap Presiden.

Mereka memahaminya sebagai instruksi pengamanan menjelang malam 30 September 1965. Adapun pengakuan adanya kesalahan yang terjadi di lapangan tentu harus diuji dengan teliti dan matang.

Fakta, Kesaksian, dan Dugaan Keterlibatan Soekarno

Dari fakta yang tersedia menggambarkan bahwa Soekarno mengetahui rencana operasi militer akhir September 1965. Bagaimana dan sedalam apa pengetahuannya, perlu dibaca dengan baik dan diuji dengan bijak dan teliti.

Perlu dianalisis secara mendalam hubungan antara kehendak Presiden dengan pembantaian jenderal-jenderal penting itu. Perlu diteliti apakah hubungan yang ada merupakan relasi temporal atau korelasi sebab-akibat.

Dikisahkan Kolonel Bambang Wijanarko dalam buku The Devios Dalang, tanggal 4 Agustus 1965, Letkol Untung dipanggil Presiden untuk menerima perintah. Tugas yang harus dilaksanakan Danyon I, Resimen Cakrabirawa itu untuk menghadapkan Letjen Ahmad Yani kepadanya.

Lebih lanjut, kesaksian Bambang Wijanarko, pada tanggal 23 September 1965 Brigjen Saboer dan Sudirgo dipanggil Presiden. Diperintahkan kepada mereka agar segera menindak jenderal-jenderal yang tidak loyal. (Julius Pour. 103).

Upaya presiden itu sesuai kesaksian Mayor Bowo, bekas ajudan Jaksa Agung Sutardio. Perwira muda binaan Biro Khusus PKI itu turut dalam pertemuan rahasia antara Soekarno dengan orang-orang kepercayaannya.

Soekarno menyampaikan akan punya “Gawean Besar”. Kalimat itu sering kali diinterpretasikan dengan kejadian di penghujung September 1965.

Berkenaan dengan rangkaian peristiwa G30S, Panglima Angkatan Udara Oemar Dani sudah melaporkan kepada Presiden pada tanggal 28 dan 29 September 1965.

Dilaporkannya, ada gerakan dari perwira-perwira muda Angkatan Darat yang hendak menindak Dewan Jenderal.

Menanggapi laporan itu, Bung Karno tidak melakukan apa-apa. Fakta itu tergambar dengan jelas dalam buku Peristiwa 1 Oktober 1965, Kesaksian Jenderal A.H. Nasution.

Kemudian diperkuat dalam wawancara penyusun Buku Putih AURI. Terekam dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965.

Tak kalah menarik kesaksian Kolonel Bambang Wijanarko. Kesaksian yang disampaikan dalam pemeriksaan di Terpapu.

Malam tanggal 30 September 1965, pada saat acara Mubes Teknik di Gelora Bung Karno, disampaikannya surat rahasia dari Letkol Untung kepada Presiden.

Surat itu dibawa Sogol Jauhari dari pasukan Cakrabirawa. Surat itu diterima beberapa jam sebelum Letkol Untung melancarkan operasi yang disebut “Gerakan Tiga Puluh September”.

Dari fakta dan kesaksian-kesaksian itu tampak sekali adanya benang merah antara kehendak dan perintah Soekarno dengan tindakan yang dilakukan Untung dalam G30S.

Juga menarik sekali dicatat bagaimana suasana emosional Bung Karno berkenaan dengan peristiwa yang faktanya berdarah itu. Suasana hati yang ditunjukkan dalam ucapan dan perilaku yang tampak di permukaan.

Coba kita perhatikan pidato yang disampaikan Presiden Soekarno setelah menerima sepucuk surat dari Letkol Untung. Bung Karno mengutip kisah dari Bhagavad Gita.

Bagian yang dikutip adalah dialog antara Krisna dengan Arjuna. Disampaikan Putra Dewaki kepada Arjuna agar membunuh lawannya di medan perang, siapa pun itu meski saudaranya sendiri.

Itulah yang seharusnya dilakukan oleh para kesatria. Dalam menjalankan tugas negara, kalau perlu dengan jalan bertempur.

Sikap Soekarno dan Pertanggungjawaban Politik

Pada faktanya, Bung Karno tidak cukup berempati terhadap korban gerakan brutal yang dilakukan kelompok Untung. Kedalaman empati Bung Karno patut dipertanyakan.

Presiden tidak menghadiri pemakaman para jenderal, korban peristiwa kelam itu. Demikian juga sikap yang ditunjukkan pada hari ketika Ade Irma Suryani Nasution meninggal.

Pada tayangan TVRI, Bung Karno terlihat tanpa empati, terbahak-bahak dengan para wartawan.

Sikap Presiden terlihat sangat menyepelekan peristiwa yang menyebabkan beberapa jenderal gugur dalam satu waktu. Kalimat “Ini biasa dalam Revolusi” menunjukkan betapa dinginnya suasana hati Bung Karno.

Sikap-sikap semacam itu sering kali diinterpretasikan bahwa Bung Karno tidak peduli terhadap keadaan yang sangat menyedihkan dan mengerikan.

Kesaksian Brigjen Sucipto menunjukkan bahwa Presiden memiliki informasi lengkap berkenaan dengan peristiwa berdarah Lubang Buaya. Bung Besar bercerita secara lengkap jalannya pembunuhan yang dilakukan.

Menurut Soekarno, eksekusi dilakukan dengan sopan, mata ditutup dan diawali dengan permohonan maaf kepada para jenderal. Pemimpin gerakan menyampaikan bahwa yang dilakukan adalah demi revolusi.

Penjelasan Presiden itu membuat Brigjen Sucipto terhenyak.

“Dari mana Yang Mulia mendapat informasi selengkap itu?” Pertanyaan itu dijawab Bung Karno, “Pak Cip tidak usah bersikap terlalu emosional.”

Rangkaian cerita dan fakta itu menggambarkan Soekarno mempunyai andil besar dalam perintah penangkapan Letjen Ahmad Yani. Persoalan kemungkinan adanya kesalahan di lapangan, itu persoalan lain.

Betapapun, pemberi perintah adalah penanggung jawab utamanya. Pada titik inilah terjadi perdebatan antara Jenderal Nasution dengan Mayjen Soeharto.

Nasution menuntut pertanggungjawaban Bung Karno secara hukum, sedangkan Soeharto lebih memilih jalan politik, dengan alasan “Mikul Duwur Mendem Jero”. Wallahu A’lam. (*)

Artikel ini Menakar Keterlibatan Soekarno dalam Peristiwa G30S/PKI Tayang Di klikmu.