UNIMUS Jadi Tuan Rumah Rapat Koordinasi SPPGM, Perkuat Standar Layanan dan Dampak bagi Masyarakat

SEMARANG – Penguatan layanan pemenuhan gizi tidak hanya membutuhkan standar operasional yang baik, tetapi juga kolaborasi dan ekosistem yang mampu memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (SPPGM) yang diselenggarakan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).

Kegiatan yang berlangsung Selasa, 8 September 2026, di UNIMUS tersebut menjadi ruang koordinasi dan konsolidasi bagi 34 SPPGM dengan total 68 peserta dari wilayah Semarang dan sekitarnya. Kegiatan turut dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, KH. Tafsir, M.Ag., serta Rektor UNIMUS Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd. yang turut mendampingi jalannya kegiatan.

Dari BPPGM hadir Direktur BPPGM Dr. M. Nurul Yamin, M.Si., Wakil Direktur Operasional Ahmad Ma’ruf, M.Si., Wakil Direktur Investasi dan Pengembangan Dr. Nasrullah, S.I.P., M.Si., serta Wakil Direktur Keuangan dan Finansial Dr. Yuli Isnaeni, M.Kep., Sp.Kom.

Dalam arahannya, Direktur BPPGM Dr. M. Nurul Yamin menegaskan pentingnya penguatan standar dalam pengelolaan SPPGM, mulai dari kondisi fisik dapur, sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, hingga aspek legalitas.

“Indikator fisik dapur itu sarana dan bangunan. Apakah memenuhi luasannya, kemudian sarana dan prasarananya,” jelasnya.

Selain aspek fisik, kompetensi SDM dapur menjadi perhatian penting. BPPGM telah menyelenggarakan pelatihan bagi juru masak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan di dapur-dapur SPPGM.

“Kami di Badan sudah empat kali menyelenggarakan pelatihan chef, dan harapannya semua dapur Muhammadiyah di Jawa Tengah, khususnya Semarang Raya, minimal memiliki juru masak yang sudah memiliki sertifikasi,” ujarnya.

BPPGM juga mendorong penerapan standar keamanan dan kualitas pangan yang lebih tinggi. Menurut Dr. Nurul Yamin, meskipun penerapan HACCP secara formal masih dalam proses, pihaknya telah menyiapkan instrumen yang mencakup sarana dapur, SDM, dokumen, serta SOP.

“Standar kita itu standar yang maksimal, meskipun kita belum menggunakan lembaga sertifikasi yang terakreditasi,” ungkapnya.

Lebih dari pemenuhan standar pelayanan, Dr. Nurul Yamin menekankan bahwa SPPGM perlu dikembangkan sebagai sebuah ekosistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat gerakan Muhammadiyah.

“Nilai manfaat yang kita optimalkan adalah ekosistem. Jadi, ini untuk bisa menjadi gerakan dakwah persyarikatan,” tuturnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Dr. Nasrullah, S.I.P., M.Si., yang menilai keberadaan SPPGM memiliki potensi lebih luas, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pengembangan persyarikatan Muhammadiyah.

“Masih tidak sekadar ekosistem di ekonomi tadi, tapi juga pengembangan persyarikatan,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu potensi tersebut terlihat dari keterlibatan relawan dalam operasional SPPGM yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat. Kondisi ini dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan Muhammadiyah secara lebih luas kepada masyarakat.

“Dengan cara ini kita merekrut orang-orang yang relawan biasa masak di dapur, yang malah bukan warga Muhammadiyah,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam SPPGM dapat menjadi pintu untuk mengenalkan Muhammadiyah secara lebih komprehensif melalui pengalaman langsung dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini dampak positif dari program ini pada pengembangan Muhammadiyah,” lanjut Dr. Nasrullah.

Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah KH. Tafsir, M.Ag., turut menekankan pentingnya melihat dampak SPPGM dari sisi pengembangan masyarakat dan persyarikatan. Keterlibatan masyarakat dalam program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu ruang untuk memperluas manfaat gerakan Muhammadiyah.

Di sisi lain, Dr. Nurul Yamin menegaskan bahwa koordinasi diperlukan untuk melihat sejauh mana keberadaan SPPGM memberikan manfaat konkret bagi masyarakat dan persyarikatan.

“Pada siang hari ini juga kami ingin mendengar dampak dari SPPGM kita bagi masyarakat, bagi persyarikatan, selain memang memberikan porsi makan bergizi kepada penerima manfaat. Itulah yang kita perlukan, kita melakukan konsolidasi bersama-sama,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah, mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, serta membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan SPPGM. Konsolidasi diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan pemenuhan gizi sekaligus memastikan program memberikan manfaat yang lebih luas.

Bagi UNIMUS, dukungan terhadap agenda BPPGM menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam mendukung gerakan Muhammadiyah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi, persyarikatan, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelayanan sosial sekaligus menghadirkan kontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.