Warek III UMKO Ikuti Konferensi Nasional XI Hukum Perdata, Dorong Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia

Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) mengikuti Konferensi Nasional XI Hukum Perdata bertema “Pokok-Pokok Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) di Universitas Borobudur, Jakarta, pada Kamis–Jumat, 15–16 Oktober 2026.

Konferensi nasional ini menjadi forum akademik bagi para pengajar hukum keperdataan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas urgensi pembaruan hukum perikatan nasional agar mampu menjawab perkembangan masyarakat dan dinamika hukum di era digital.

Pembaruan hukum perikatan dinilai semakin mendesak seiring munculnya berbagai persoalan hukum dalam praktik peradilan, mulai dari transaksi elektronik, kontrak digital, perikatan lintas yurisdiksi, hingga persoalan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ketua Umum APHK, Prof. Yohanes Sogar Simamora, dalam konferensi tersebut menyampaikan perkembangan agenda pembaruan hukum perikatan Indonesia melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perikatan. Upaya tersebut telah memasuki tahap penyusunan kerangka RUU setelah naskah akademiknya diselesaikan pada 2022.

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Prof. Hamdi, yang hadir mewakili Ketua Mahkamah Agung Sunarto, menegaskan pentingnya pembaruan hukum perikatan nasional. Ketentuan mengenai hukum perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan warisan kolonial yang telah berlaku selama lebih dari satu abad, sehingga pembaruan diperlukan agar hukum nasional semakin relevan dengan perkembangan zaman.

BACA JUGA

Konferensi ini juga diikuti oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Antusiasme peserta terlihat dari 179 abstrak yang dikirimkan untuk dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan tersebut, mencerminkan luasnya perhatian kalangan akademisi terhadap pengembangan dan pembaruan hukum perdata di Indonesia.

Wakil Rektor III UMKO menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam konferensi nasional ini menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring akademik, serta mengikuti perkembangan pemikiran hukum perdata di tingkat nasional.

“Partisipasi dalam forum akademik seperti ini penting untuk memperkaya perspektif dan memperkuat pemahaman terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum perikatan menjadi isu yang relevan karena hukum harus mampu menjawab perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ilmiah berskala nasional juga menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pengembangan keilmuan, serta memperkuat kontribusi akademisi dalam merespons berbagai persoalan hukum di masyarakat.

Melalui partisipasi dalam Konferensi Nasional XI Hukum Perdata, UMKO terus mendorong pengembangan wawasan akademik dan penguatan jejaring dengan berbagai perguruan tinggi serta pemangku kepentingan. Langkah ini sejalan dengan komitmen UMKO untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta pembangunan hukum nasional.