Hukum Membahas Track Record dan Trick Record Seorang Calon Pemimpin dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, membahas rekam jejak dan dugaan rekayasa pencitraan seorang calon pemimpin diperbolehkan dalam Islam, bahkan dapat menjadi bagian dari nasihat, amar makruf nahi mungkar, dan tanggung jawab moral masyarakat. Namun, kebolehannya terikat oleh ketentuan syariat: kebenaran informasi, kejelasan bukti, niat yang baik, relevansi dengan kepemimpinan, serta larangan fitnah, gibah yang tidak dibenarkan, dan pencemaran nama baik.

Ada perbedaan mendasar antara mengungkap fakta demi kemaslahatan publik dan menyebarkan tuduhan untuk menjatuhkan seseorang.

1. Memahami dua istilah tersebut

Track Record: Rekam Jejak

Catatan nyata mengenai tindakan, keputusan, prestasi, tanggung jawab, konsistensi, integritas, dan pertanggungjawaban seseorang pada masa lalu.

Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan amanah, kejujuran (ṣidq), keadilan (‘adl), dan kemampuan menjalankan tanggung jawab.

Trick Record: Rekam Jejak Rekayasa atau Manipulasi

Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan pola pencitraan yang menyesatkan, pemutarbalikan fakta, janji yang sengaja dibuat tanpa itikad baik, atau upaya menyembunyikan fakta relevan demi memperoleh dukungan.

Namun, istilah trick record bukan istilah baku dalam fikih. Penggunaannya harus didasarkan pada fakta yang dapat diperiksa, bukan sekadar prasangka atau ketidaksukaan kepada calon pemimpin.

Perlu ditegaskan: tidak semua pencitraan merupakan penipuan, dan tidak setiap kegagalan masa lalu membuktikan seseorang tidak amanah. Penilaian harus mempertimbangkan bukti, konteks, pola perilaku, perubahan sikap, dan pertanggungjawaban.

2. Dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan

A. Kewajiban berlaku adil dalam memberikan penilaian

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa‘ \[4\]: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah.”

Ayat ini menegaskan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin harus didasarkan pada keadilan, bukan kebencian, fanatisme kelompok, hubungan pribadi, atau kepentingan politik. Bahkan, keadilan wajib ditegakkan meskipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri.

Implikasinya: jika terdapat bukti penyalahgunaan amanah oleh calon pemimpin yang kita sukai, bukti itu tidak boleh ditutup-tutupi. Sebaliknya, jika calon yang tidak kita sukai memiliki prestasi nyata, prestasi itu tidak boleh disangkal.

B. Kewajiban melakukan tabayyun

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat \[49\]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.”

Ayat ini memberikan prinsip penting bahwa informasi tentang calon pemimpin harus diperiksa sebelum disebarluaskan.

Dalam praktiknya, tabayyun berarti:

* Memeriksa sumber dan keaslian dokumen.

* Membandingkan pemberitaan dengan bukti primer.

* Membedakan fakta, dugaan, opini, dan propaganda.

* Memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan.

* Mengoreksi atau menarik informasi jika terbukti keliru.

C. Larangan menggunjing dan mencari-cari kesalahan

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat \[49\]: 12, yang antara lain melarang gibah dan tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain.

Karena itu, membahas calon pemimpin tidak boleh dijadikan alasan untuk membongkar aib pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Akan tetapi, pembahasan mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, kebohongan publik, atau pelanggaran amanah yang relevan dengan tanggung jawab kepemimpinan perlu dibedakan dari gosip dan pembicaraan untuk mempermalukan seseorang.

3. Apakah membahas keburukan calon pemimpin termasuk gibah?

Tidak setiap pembicaraan tentang kekurangan seseorang otomatis memiliki hukum yang sama. Para ulama membahas pengecualian gibah untuk tujuan yang dibenarkan, termasuk memberikan nasihat dan memperingatkan masyarakat terhadap bahaya yang nyata.

Dalam konteks pemilihan pemimpin, pembahasan dapat dibedakan sebagai berikut.

Bentuk pembahasan
– Mengungkap prestasi dan kebijakan berdasarkan bukti: diperbolehkan
– Mengingatkan masyarakat tentang pelanggaran amanah yang terbukti dan relevan: Dapat dibenarkan, bahkan bisa menjadi kewajiban sesuai keadaan
– Menyampaikan dugaan dengan menyebutnya secara jelas sebagai dugaan dan menjelaskan dasar buktinya: Dapat dibenarkan jika ada kebutuhan nyata, dilakukan secara proporsional, dan tidak melanggar hak orang lain
– Menyebarkan tuduhan tanpa bukti atau mengubah fakta: Terlarang
– Membongkar aib keluarga atau kehidupan pribadi yang tidak relevan: Pada umumnya terlarang
– Mengkritik kebijakan atau tindakan dengan bahasa santun dan argumentasi: Diperbolehkan
– Menghina, memfitnah, atau memanipulasi informasi demi menjatuhkan lawan: Terlarang

Prinsip utamanya adalah kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik tidak menghapus kewajiban berlaku adil, menjaga kebenaran, dan membatasi pembicaraan pada hal yang relevan.

4. Korelasinya dengan konsep al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl

Konsep al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl dalam ilmu hadis memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk menilai kredibilitas seseorang, meskipun penerapannya pada calon pemimpin bukanlah penerapan teknis ilmu hadis secara langsung.

* Al-Jarḥ adalah penilaian kritis terhadap perawi berdasarkan cacat yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

* Al-Ta‘dīl adalah penilaian mengenai kelayakan dan kredibilitas perawi berdasarkan kriteria yang diakui dalam ilmu hadis.

Dalam menilai calon pemimpin, prinsip metodologisnya dapat diadaptasi sebagai berikut:

1. Verifikasi fakta

Jangan menilai hanya dari popularitas, gelar, penampilan religius, atau pengakuan pendukungnya.

2. Relevansi cacat atau kelebihan

Bedakan kesalahan biasa, kekeliruan yang telah diperbaiki, dan pola pelanggaran amanah yang berdampak pada tugas kepemimpinan.

3. Kualitas bukti

Utamakan dokumen autentik, putusan pengadilan yang relevan, audit, rekam kebijakan, dan keterangan yang dapat diuji.

4. Integritas penilai

Orang yang mengkritik juga harus jujur, adil, dan bersedia mengoreksi kesalahannya sendiri.

Dengan demikian, semangat al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl dapat menginspirasi budaya evaluasi kepemimpinan yang berbasis bukti. Namun, seseorang tidak boleh diberi label buruk hanya berdasarkan dugaan, dan mekanisme penilaian perawi tidak boleh disamakan begitu saja dengan proses hukum atau evaluasi politik modern.

5. Bagaimana dengan hukum positif Indonesia?

Selain pertimbangan syariat, pembahasan di ruang publik harus memperhatikan hukum yang berlaku.

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memuat ketentuan terkait penyerangan kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik dalam Pasal 27A beserta ketentuan pidananya. Undang-undang tersebut juga mengatur unsur dan pengecualian tertentu, sehingga penerapannya harus dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang relevan.

Artinya, kepentingan publik bukanlah izin tanpa batas untuk menyebarkan tuduhan. Kritik terhadap calon pemimpin harus dibedakan dari fitnah atau serangan terhadap kehormatan seseorang. Untuk perkara konkret, penilaian hukum memerlukan pemeriksaan konteks, bukti, dan ketentuan yang berlaku.

6. Kesimpulan: Menguji pemimpin tanpa memfitnah

Membahas track record dan trick record calon pemimpin dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang relevan untuk menilai amanah, integritas, kompetensi, dan pertanggungjawaban seseorang.

Namun, ada empat prinsip yang harus dijaga:

* Jujur dalam fakta: jangan menambah, mengurangi, atau merekayasa informasi.

* Adil dalam penilaian: jangan menutup prestasi atau membesar-besarkan kesalahan karena fanatisme.

* Proporsional dalam pengungkapan: bahas hal yang relevan dengan tanggung jawab publik, bukan aib yang tidak berkaitan.

* Bertanggung jawab atas ucapan: bersedia menunjukkan bukti, menerima klarifikasi, dan memperbaiki kesalahan.

Pada akhirnya, tujuan membahas rekam jejak bukanlah menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan calon tertentu, melainkan memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan penilaian secara sadar, adil, dan bertanggung jawab.

Kalimat kuncinya:
Meneliti rekam jejak calon pemimpin adalah bagian dari tanggung jawab publik; menutupi fakta demi fanatisme adalah ketidakadilan, sedangkan merekayasa keburukan demi menjatuhkan seseorang adalah kezaliman.

Dan dalam semangat al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl, yang harus diuji bukan hanya orang yang dinilai, tetapi juga integritas orang yang melakukan penilaian. Nashrun Minallahi Wafathun.

Sumber Informasi & Rujukan majelistabligh.id

Kunjungi Sumber Asli