Jusuf Kalla: Muhammadiyah Punya Kekuatan Besar untuk Urus Bencana

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada aksi tanggap darurat setelah bencana terjadi. Upaya pencegahan dan mitigasi perlu diperkuat sebagai bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, dalam sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya (BBPPMPV) Seni dan Budaya D.I. Yogyakarta, Ahad (13/9).

Jusuf Kalla (JK) yang juga merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 ini mendorong Muhammadiyah untuk melangkah lebih jauh dengan memelopori gerakan pencegahan bencana berbasis lingkungan. Menurutnya, penanganan bencana seperti banjir dan kekeringan harus dimulai dari hulu melalui berbagai tindakan preventif.

“Sama seperti prinsip dokter, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita harus maju ke belakang untuk menangani bencana yang dapat diprediksi, seperti banjir akibat kerusakan lingkungan,” ujar JK.

Ia mencontohkan langkah sederhana yang dapat dilakukan gerakan keagamaan, salah satunya memanfaatkan air wudu dari masjid untuk mendukung penghijauan dan pembibitan tanaman. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bencana.

Di sisi lain, ketika bencana telah terjadi, JK menekankan pentingnya kecepatan penanganan sebagai salah satu faktor penentu keselamatan penyintas dalam masa krisis atau golden time.

PMI, kata JK, menerapkan prinsip bahwa bantuan harus sudah tiba di lokasi bencana dalam waktu maksimal enam jam. Namun, kecepatan respons tersebut harus ditopang kesiapan logistik yang matang.

Dalam situasi darurat, menurutnya, masyarakat terdampak tidak cukup hanya diberikan dukungan moral, tetapi juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar secara cepat.

“Sabar, sabar, itu tidak ada gunanya. Orang butuh makanan, mesti bawa makanan, bawa baju, tempat tinggal, dan air bersih,” tegas JK.

Selain mitigasi dan respons darurat, JK juga memberikan catatan terkait penyebutan nama lembaga kebencanaan Muhammadiyah, MDMC. Menurutnya, nama lembaga yang panjang dan menggunakan istilah asing berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama di daerah, ketika membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.

“Masyarakat saat darurat itu butuh nama yang pendek dan gampang diingat, antara dua sampai tiga huruf saja. Kalau namanya panjang dan pakai bahasa Inggris, orang di daerah bisa lupa saat mau minta bantuan. Sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, misalnya ‘Surya Membantu Bencana’, agar langsung dipahami publik,” ujarnya sembari bergurau yang disambut kelakar hadirin.

JK menilai Muhammadiyah memiliki potensi besar dalam penanggulangan bencana. Potensi tersebut ditopang oleh keberadaan rumah sakit, perguruan tinggi, jaringan organisasi, hingga relawan yang tersebar di berbagai daerah.

Namun, besarnya potensi tersebut, menurut JK, harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan para penyumbang.

“Lembaga kemanusiaan itu berdiri di tengah-tengah antara pihak yang memberi sumbangan dan korban yang dibantu. Senjata utamanya adalah kepercayaan, sehingga laporan keuangan dan audit publik harus disebar secara berkala agar masyarakat yakin bantuannya benar-benar sampai,” tegasnya.

Di akhir arahannya, JK mengajak PMI dan Muhammadiyah untuk terus memperkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat, menjaga lingkungan, serta mempercepat respons kemanusiaan di seluruh pelosok Tanah Air.

“Insyaallah, kerja sama yang kita kaji bersama terkait kemanusiaan kita lakukan secara bersama-sama untuk kebaikan kemanusiaan dan juga menjadi amal bagi kita semuanya,” pungkas JK. (Alam)